Bisnis Daily, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding memberi sejumlah syarat untuk Kesultanan Omar yang ingin bekerja sama terkait penempatan pekerja migran Indonesia di Oman.
Syarat tersebut yaitu pengetatan mekanisme pengeluaran visa oleh Kedutaan Kesultanan Oman sebagai bentuk pencegahan potensi penempatan unprosedural.
Kemudian peningkatan mekanisme penyaringan dan pengawasan oleh pihak Imigrasi Oman terhadap warga negara Indoensia yang berpotensi menyalahgunakan visa kunjungan.
Menteri Karding juga meminta Kesultanan Oman menindak tegas agensi atau pemberi kerja yang merekrut pekerja migran Indonesia secara non prosedural atau ilegal.
"Mendorong agar Pemerintah Oman dapat melakukan tindakan tegas terhadap agensi atau pemberi kerja yang merekrut dan mempekerjakan pekerja migran Indonesia secara tidak sah atau di luar prosedur resmi," katanya saat audiensi dengan Duta Besar (Dubes) Kesultanan Oman Sheikh Mohamed Ahmad Salim Al Shanfar di kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Karding juga meminta adanya integrasi data antara Kesultanan Oman dengan KemenP2MI terkait perusahaan atau individu yang diduga terlibat penempatan pekerja migran Indonesia secara non prosedural.
"Penguatan kerja sama dalam pertukaran data dan informasi mengenai perusahaan atau individu yang diduga terlibat dalam penempatan WNI secara ilegal ke Oman," kata dia.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga mensyaratkan Kesultanan Oman untuk menjalin kerja sama pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja migran Indonesia di sektor teknik informatika, energi terbarukan dan kesehatan.
"Indonesia dapat menjalin kerja sama pelatihan dan pengakuan sertifikasi keahlian di sektor teknik informatika, energi terbarukan, dan kesehatan,” tambah Menteri Karding.
