Bisnis Daily, JAKARTA - Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengingatkan pemerintah untuk mulai menyusun ulang skala prioritas belanja negara.
Menurutnya, di tengah tantangan pendapatan yang hanya mencapai Rp316,9 triliun atau baru 10,5 persen dari target APBN tahun ini, belanja negara tetap harus berjalan.
Apalagi, jika dibandingkan periode yang sama pada 2024, angka ini turun drastis sebesar 20,85 persen, dari sebelumnya Rp400,4 triliun.
Achmad juga mengingatkan belanja-belanja negara yang tidak mendukung pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, atau tidak memiliki dampak jangka panjang yang nyata, harus ditinjau ulang atau bahkan dihentikan sementara.
"Program populis yang digagas pemerintahan baru, seperti makan siang gratis, harus dikaji ulang dalam kerangka keberlanjutan fiskal," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Pakar kebijakan publik ini menilai, di situasi penerimaan pajak yang rendah dan defisit yang melebar, memaksakan program dengan anggaran sangat besar akan membahayakan stabilitas keuangan negara.
"Pemerintah harus lebih fokus pada belanja yang benar-benar mendukung rakyat miskin, seperti bantuan sosial langsung, subsidi energi untuk masyarakat rentan, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok," kata Achmad.
Di sisi lain, tambah Achmad, belanja pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk proyek-proyek yang memiliki multiplier efek tinggi bagi perekonomian, bukan sekedar proyek mercusuar atau pencitraan politik.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak hingga Februari 2025 lalu mencapai Rp187,8 triliun, atau baru 8,6 persen dari target.
Realisasi tersebut lebih rendah 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terkumpul Rp 269,02 triliun.
