Bisnis Daily, JAKARTA,- Pemerintah memastikan gaji aparatur sipil negara (ASN) tidak dipangkas, meski ada efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Hal itu dipastikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (13/2), kemarin.
Ani, begitu sapaan akrabnya menyebut, kepastian soal pembayaran gaji ASN itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Beleid soal efisiensi ini diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 lalu.
"Sesuai Inpres (Nomor 1 Tahun 2025), belanja gaji tidak dilakukan efisiensi. Namun, belanja barang dan belanja modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk dilakukan efisiensi. Ini termasuk perjadin (perjalanan dinas), ATK (alat tulis kantor), seminar, kajian, acara seremonial, peringatan," katanya.
Sri Mulyani menyebut, khusus anggaran Kemenkeu dipangkas sebesar Rp8,9 triliun di lima pos utama yang terkena efisiensi tahun ini.
"Dukungan manajemen ini karena mayoritas adalah gaji dan berbagai program yang ini tidak terkena (efisiensi) tadi. Tapi, beberapa ATK (alat tulis kantor) dan yang lain-lain masuk di sini, dari Rp50,4 triliun, efisiensinya Rp8 triliun sehingga dukungan menjadi Rp42,4 triliun," katanya.
Diketahui, hampir semua kementerian mengalami efisiensi anggaran, tak hanya Kementerian Keuangan.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding memastikan pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) tetap berjalan, meskipun terjadi efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya pastikan bahwa pelayanan tetap jalan. Urusan pekerja migran juga tetap kita amankan, harus!" tegasnya di Jakarta, belum lama ini.
Pokoknya kita pelayanan tetap harus optimal tidak boleh berenti, imbuh Karding, sapaan akrabnya.
Anggaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran (KemenP2MI) pada 2025 sebesar Rp494 miliar dan setelah efisiensi berkurang menjadi Rp341 miliar.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengakui ada skema penghematan di kementerian yang ia pimpin. Seperti belanja-belanja dan operasional kantor.
Sementara disinggung terkait rencana penambahan anggaran yang pernah diajukan kementeriannya, Karding mengaku jika disetujui lebih baik, namun jika tidak, akan menggunakan skema yang ada.
"Tetap optimis! Kita juga pastikan belanja pegawai terpenuhi semua dan operasional kantor juga berjalan dengan baik meski ada efisiensi," imbuh Karding.
Penulis: Shelvy Amalia
Editor: Shelvy Amalia
