Bisnis Daily, JAKARTA – Pendiri Institut Indonesia Moeda (Instim) Pontianak, Muda Mahendrawan menilai efisiensi belanja di sejumlah kementerian/lembaga dan dana transfer daerah di APBN 2025 yang mencapai Rp306 triliun menjadi sebuah momentum tepat melindungi kepentingan rakyat dengan mencegah pemborosan, mubazir dan celah kebocoran.
Menurutnya, gebrakan yang ramai diperbincangkan di jagat maya dan ruang-ruang publik itu menjadi tekad dan keteguhan Presiden Prabowo yang ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan benar-benar melayani hak dasar rakyat dengan meramu ulang kebijakan efisiensi anggaran di tahun pertama kepemimpinannya.
Apalagi, efisiensi belanja dilakukan demi membiayai berbagai program prioritas sebagaimana visi-misi Astacita Prabowo-Gibran, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) dengan anggaran sebesar Rp171 triliun hingga akhir 2025.
Hanya saja saat ini, lanjut Muda, berbagai tantangan dihadapi program MBG, utamanya terkait tata kelola implementasinya. Mulai dari sebaran sasaran, skema, persyaratan dan sistem prosedur teknis, standar, dan kesiapannya lainnya.
“Banyak pula yang menyangsikan implementasi dari MBG ini akan optimal, karena tak sedikit yang berpandangan program ini seolah seperti bansos sembako dan bansos uang yang kurang berkontribusi mendasar dan signifikan terhadap upaya pengurangan pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya di Pontianak, Selasa (22/4/2025).
Muda Mahendrawan yang juga Penasihat Senior JARI Borneo Barat itu bahkan mengibaratkan Program MBG sebagai ‘pertaruhan’ kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Dia menilai, MBG harus memiliki multi efek, yaitu penurunan stunting dan penguatan gizi generasi muda Indonesia. Kemudian, mampu mengungkit swasembada pangan karena terjaminnya serapan pasar hasil produksi pangan, sehingga turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Lalu mampu pengurangan pengangguran dan kemiskinan, karena selain peluang munculnya pelaku UMKM sektor pangan terutama generasi semakin terbuka, beban belanja orang tua terhadap kebutuhan konsumsi makan anak-anaknya juga semakin berkurang.
“MBG tak hanya sekadar tereksekusi secara teknis, tapi mesti dibuktikan dengan terukurnya dampak nilai tambah dan terpenuhinya berbagai outcome tadi. BGN selaku eksekutor juga harus benar-benar berhasil mengeksekusi program ini dengan langkah yang terukur,” ungkap Muda.
Eks Bupati Kubu Raya itu juga meminta Badan Gizi Nasional memperhatikan tantangan geografis, aspek sosial budaya dan kearifan lokal demi serta partisipasi berbagai elemen lapisan masyarakat demi suksesnya program MBG.
Pemerintah, kata Muda, harus memastikan apakah mitra-mitra penyedia (katering) telah melibatkan pelaku usaha mikro-kecil secara luas dan berkeadilan. Termasuk kekhawatiran terkait permodalan dan kemampuan dari UMKM yang harus membiayai terlebih dahulu program tersebut.
“Perlu pembahasan mendalam, sekaligus evaluasi strategi terkait regulasi tata kelola yang mendasari skema dan prosedur teknis program MBG oleh BGN selaku pengelola sebelum terlanjur terlalu jauh berpotensi merumitkan pelaksanaannya kelak,” jelas dia.
“Jangan sampai berpotensi membuat tujuan, dampak, dan target capaian (output dan outcome) program MBG ini sulit dicapai secara terukur, bahkan jangan sampai membuka celah penyalahgunaan karena semakin menjustifikasi argumen berbagai kalangan yang sejak awal dan saat ini menolak dan tak sependapat dengan program MBG ini,” tambah Muda Mahendrawan.
Tulisan ini merupakan bagian pertama dari Implementasi MBG di Tengah Polemik Efisiensi APBN (Gagasan Solutif MBG Partisipatif-Berkeadilan)
