Bisnis Daily, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tak ingin agar kebijakan pemerintah terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilonggarkan sepenuhnya.
Menurut Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo, Adhi Lukman, pemerintah juga harus memilikirkan industri dalam negeri.
"Tentunya perlu dibuat road map yang jelas kapan sampai tahun berapa atau berapa tahun ke depan harus bisa mandiri," katanya di Jakarta, Senin (14/4/2025) kemarin.
Adhi Lukman menyarankan pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan produk dalam negeri. Sehingga, pelaku usaha akan terdorong berlomba-lomba memanfaatkan potensi dalam negeri.
Misalnya, kata dia, industri susu yang saat ini hanya 20 persen berasal dari dalam negeri dan sisanya, 80 persen dari impor. Adhi mengatakan, jika peternak susu domestik nantinya bisa meningkatkan produksi, maka industri dalam negeri bisa menyerap maksimal.
"Industri yang menyerap lokal ini kita berharap bisa diberikan insentif. Nanti insentifnya kita pikirkan apakah itu berupa fiskal atau berupa kemudahan perizinan dan lain sebagainya," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang lebih fleksibel dan realistis.
Prabowo mengatakan, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan agar tidak menghambat daya saing industri nasional, di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Menurutnya, jika dipaksakan, industri di Indonesia malah kalah bersaing. Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan jajarannya segera mengevaluasi kebijakan, agar TKDN benar-benar mendukung pertumbuhan industri dalam negeri tanpa membebani pelaku usaha.
