Bisnis Daily, PONTIANAK - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa saat ini tengah disiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melakukan redenominasi mata uang rupiah. Target penyelesaian RUU ini adalah pada tahun 2027.
Rencana ini merupakan bagian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, yang mencakup rencana strategis Kemenkeu periode 2025–2029. Dalam rancangan tersebut, diusulkan penyederhanaan nominal rupiah, misalnya menghapus beberapa nol di belakang angka, agar sistem pembayaran dan pencatatan menjadi lebih efisien.
Periode transisi disiapkan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan nominal baru tanpa terganggu. Meski nominal berubah, nilai riil uang tetap sama — artinya, tidak ada pengurangan daya beli.
Menurut Kementerian Keuangan, Purbaya, alasan utama di balik rencana redenominasi ini antara lain adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan akuntansi, memperkuat kredibilitas rupiah sebagai mata uang nasional, serta menyederhanakan angka agar lebih mudah digunakan dalam transaksi sehari-hari.
Sementara itu, Bank Indonesia dan pihak terkait menekankan bahwa redenominasi hanya bisa dijalankan ketika kondisi ekonomi dan sistem pembayaran dianggap siap. Transisi teknis seperti sistem IT, logistik, dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat menjadi poin krusial agar pelaku usaha dan masyarakat umum tidak mengalami kebingungan.
Meskipun wacana ini makin matang, belum ada kepastian terkait jumlah nol yang akan dihapus dari nominal rupiah maupun kapan tepatnya pelaksanaan dimulai. Risiko seperti pembulatan harga barang, penyesuaian sistem pembayaran, dan potensi kebingungan masyarakat juga menjadi perhatian serius dalam proses perencanaan.
Jika RUU disetujui, fase transisi bisa dimulai setelah tahun 2027. Namun, keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada persiapan matang dari berbagai pihak agar perubahan berjalan mulus dan tidak menimbulkan kerugian sosial ekonomi. (*)
.jpg.webp)
.jpg.webp)