Bisnis Daily, JAKARTA - Pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dipastikan tetap berjalan, meskipun terjadi efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu ditegaskan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, ditemui usai rapat kerja di DPR, Rabu (12/2/2025) kemarin.
"Saya pastikan bahwa pelayanan tetap jalan. Urusan pekerja migran juga tetap kita amankan, harus!" tegasnya.
Pokoknya kita pelayanan tetap harus optimal tidak boleh berenti, imbuh Karding, sapaan akrabnya.
Anggaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran (KemenP2MI) pada 2025 sebesar Rp494 miliar dan setelah efisiensi berkurang menjadi Rp341 miliar.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengakui ada skema penghematan di kementerian yang ia pimpin. Seperti belanja-belanja dan operasional kantor.
Sementara disinggung terkait rencana penambahan anggaran yang pernah diajukan kementeriannya, Karding mengaku jika disetujui lebih baik, namun jika tidak, akan menggunakan skema yang ada.
"Tetap optimis! Kita juga pastikan belanja pegawai terpenuhi semua dan operasional kantor juga berjalan dengan baik meski ada efisiensi," kata Karding.
DPR Sarankan Kolaborasi
Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene meminta KemenP2MI mampu menyiasati urusan-urusan penting dan paling penting seputar pekerja migran, di tengah efisiensi anggaran.
Selain itu, DPR juga mengingatkan adanya kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk meringankan tugas-tugas KemenP2MI, utamanya soal informasi terkait pekerja migran.
"Sehingga apa yang ingin dicapai betul-betul bisa didapatkan. Apalagi ada target-target kerja di tengah keterbatasan," katanya ditemui di lokasi yang sama.
Politisi Partai NasDem ini juga meminta KemenP2MI melibatkan pemerintah daerah, utamanya provinsi yang banyak menyuplai pekerja migran.
"Dengan keterbatasan anggaran, kementerian harus mampu memaksimalkan sosialisasi program mereka," imbuh Felly.
Penulis: Shelvy Amalia
