BISNIS DAILY, PONTIANAK - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia mulai menyiapkan langkah tegas dalam menata ulang program studi (prodi) di perguruan tinggi. Sejumlah prodi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri serta mengalami kelebihan lulusan (oversupply) berpotensi ditutup atau dihentikan penerimaan mahasiswa barunya.
Kebijakan ini muncul di tengah tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia. Banyak lulusan sarjana yang belum terserap dunia kerja, sementara sektor industri justru membutuhkan tenaga dengan keahlian spesifik yang belum terpenuhi.
Seorang pengamat pendidikan tinggi, Darmaningtyas, menilai langkah ini sebagai upaya realistis pemerintah dalam menyesuaikan dunia pendidikan dengan kebutuhan zaman.
“Selama ini ada ketimpangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Penataan prodi menjadi penting agar lulusan tidak hanya banyak, tapi juga relevan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penghapusan, melainkan bagian dari strategi besar reformasi pendidikan tinggi.
“Kita tidak bicara menghilangkan ilmu, tapi memastikan prodi yang ada benar-benar memiliki kontribusi terhadap kebutuhan nasional,” jelasnya dalam sebuah kesempatan.
Pemerintah diketahui akan memfokuskan pengembangan pendidikan tinggi pada delapan sektor strategis, di antaranya teknologi digital, energi, kesehatan, hingga industri hijau. Prodi-prodi yang tidak sejalan dengan arah tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh.
Meski begitu, mahasiswa yang saat ini tengah menempuh pendidikan dipastikan tidak terdampak langsung. Mereka tetap dapat menyelesaikan studi hingga lulus. Penyesuaian lebih banyak akan terjadi pada pembukaan prodi baru serta penerimaan mahasiswa ke depan.
Namun, kebijakan ini juga menuai catatan kritis. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu berfokus pada kebutuhan industri jangka pendek.
“Pendidikan tinggi juga punya fungsi membangun peradaban dan ilmu pengetahuan. Jangan sampai semua diukur dari pasar kerja saja,” ungkapnya.
Dengan langkah ini, arah pendidikan tinggi Indonesia dinilai akan semakin pragmatis dan berorientasi pada kebutuhan industri. Di satu sisi, hal ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran lulusan. Namun di sisi lain, tantangan menjaga keberagaman ilmu tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. (*)
