PONTIANAK, BISNIS DAILY – Persoalan akurasi data kesejahteraan kembali menjadi sorotan. Di tengah pemerintah yang semakin mengandalkan data untuk menentukan sasaran program, kesalahan pengelompokan desil berpotensi membuat warga yang seharusnya menerima bantuan justru tersisih.
Desil merupakan pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dibagi ke dalam 10 kelompok. Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Masalah muncul ketika kondisi ekonomi masyarakat di lapangan tidak lagi sesuai dengan data yang tercatat.
Pendapatan rumah tangga dapat berubah. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan, usaha mengalami penurunan, penghasilan berkurang, atau beban tanggungan keluarga meningkat. Jika perubahan tersebut tidak segera tercermin dalam basis data, maka status kesejahteraan yang tercatat berpotensi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Akibatnya bukan sekadar persoalan angka.
Kesalahan data dapat berujung pada kesalahan sasaran kebijakan.
Warga yang secara nyata mengalami kesulitan ekonomi bisa berada pada kelompok yang dianggap lebih sejahtera. Sebaliknya, rumah tangga yang kondisinya sudah membaik dapat tetap tercatat dalam kelompok kesejahteraan yang lebih rendah.
Data Ekonomi Tak Boleh Sekadar Menjadi Angka
Persoalan ini menjadi semakin penting ketika pemerintah melakukan penguatan pendataan ekonomi melalui berbagai instrumen, termasuk Sensus Ekonomi 2026.
Namun, perlu ditegaskan bahwa Sensus Ekonomi memiliki fokus utama pada pendataan unit usaha dan aktivitas ekonomi. Sementara itu, data desil digunakan dalam konteks pengelompokan kesejahteraan rumah tangga.
Karena itu, keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Justru titik persoalannya berada pada bagaimana berbagai data tersebut dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat dan digunakan secara tepat dalam kebijakan.
Bagi pelaku usaha kecil, misalnya, pendapatan usaha tidak selalu tetap. Dalam satu periode seorang pedagang bisa memperoleh penghasilan cukup tinggi, tetapi pada periode lain omzetnya jatuh drastis.
Begitu pula pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Jika kondisi ekonomi yang dinamis tersebut hanya dibaca melalui data yang tidak diperbarui secara berkala, maka terdapat risiko kesenjangan antara data administratif dengan kondisi nyata masyarakat.
Ketika Data Menentukan Nasib Warga
Penggunaan data dalam kebijakan publik pada dasarnya bertujuan memastikan bantuan dan program pemerintah diberikan kepada masyarakat yang tepat.
Tetapi prinsip tersebut hanya dapat berjalan apabila datanya akurat.
Persoalan desil dengan demikian bukan hanya persoalan teknis pendataan. Di balik satu angka desil terdapat konsekuensi nyata bagi rumah tangga yang bersangkutan.
Ketika sebuah keluarga masuk kelompok yang lebih tinggi dari kondisi sebenarnya, mereka dapat menghadapi hambatan ketika mengakses program yang memiliki persyaratan berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Sebaliknya, jika data tidak mencerminkan perubahan ekonomi rumah tangga yang sudah membaik, program pemerintah juga berpotensi tidak tepat sasaran.
Karena itu, mekanisme pemutakhiran, verifikasi dan pengaduan data menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Masyarakat juga perlu memiliki ruang untuk mempertanyakan data ketika kondisi ekonomi mereka tidak sesuai dengan status yang tercatat.
Akurasi Harus Menjadi Prioritas
Pemerintah tidak cukup hanya memiliki basis data dalam jumlah besar. Yang jauh lebih penting adalah memastikan data tersebut benar, mutakhir dan menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Terlebih ketika data tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang menyangkut bantuan sosial maupun intervensi ekonomi.
Di tengah proses penguatan pendataan ekonomi nasional, persoalan akurasi harus ditempatkan sebagai prioritas.
Sebab pada akhirnya, data bukan sekadar angka dalam sistem. Data menentukan siapa yang dianggap membutuhkan bantuan, siapa yang masuk sasaran program, dan siapa yang berpotensi tertinggal ketika kondisi ekonominya berubah.
Jika data tidak diperbarui dan diverifikasi secara serius, kesalahan pada satu angka dapat berubah menjadi kesalahan dalam menentukan kebijakan.
