Bisnis Daily, JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, Kementerian Koperasi mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang baru.
Alasannya, RUU tersebut penting untuk mengembalikan posisi koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional.
Ia mengatakan, Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
"RUU Perkoperasian kini telah masuk dalam daftar kumulatif terbuka di Badan Legislasi DPR RI. Kemenkop telah memasukkan beberapa usulan strategis ke dalam draf RUU Koperasi," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antara, Senin (23/6/2025)
Ferry mengatakan, usulan utama Kemenkop salah satunya yaitu pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus koperasi.
Menurutnya, keberadaan LPS ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dana nasabah yang disimpan di koperasi, serupa dengan sistem penjaminan yang berlaku pada bank.
Selain itu, lanjut dia, digitalisasi juga menjadi poin penting yang akan diakomodasi dalam RUU tersebut. Koperasi didorong untuk terus meningkatkan pemanfaatan teknologi digital demi mengakselerasi bisnisnya, tetapi tetap diimbau untuk melakukan praktik-praktik usaha riil.
Ferry berharap pembahasan RUU segera dilakukan setelah masa reses DPR berakhir dan usulan-usulan strategis tersebut dapat diterima serta disahkan.
Ferry juga akan memastikan tidak ada kendala berarti dalam penyusunan draf RUU Perkoperasian. Sinergi antara Kemenkop, Badan Legislasi, dan Komisi VI DPR RI berjalan harmonis.
Hadirnya UU Perkoperasian ini, kata dia, memperkuat ekosistem pengembangan koperasi di Indonesia.
"Koperasi yang sudah aktif diharapkan dapat tumbuh dan berkembang lebih baik," imbuhnya.
