Bisnis Daily, JAKARTA - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan pandangan umum mereka atas Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan Pemerintah.
Di antaranya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyinggung soal efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto tidak digunakan untuk fasilitas publik.
PKB menilai, efisiensi anggaran membuat belanja modal justru merosot.
"Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat menaikkan proporsi belanja modal yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik," kata Juru Bicara Fraksi PKB Ratna Juwita Sari, saat Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025) kemarin.
Diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada jilid pertama 2025. Efisiensi kemungkinan akan berlanjut di 2026 yang ditandai dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sementara pandangan berbeda disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung efisiensi anggaran agar defisit anggaran bisa ditekan menuju 0 persen.
Juru bicara Fraksi PAN, Ahmad Rizki Sadig mendukung komitmen presiden untuk melakukan efisiensi sekaligus mengurangi defisit secara bertahap dengan harapan agar dalam dua tahun ke depan APBN dapat benar-benar seimbang.
Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendukung program makan bergizi gratis (MBG) di 2026, meskipun anggarannya fantastis, sebesar Rp335 triliun, karena setara 44 persen anggaran pendidikan.
Juru Bicara Fraksi PKS Amin AK menilai MBG adalah langkah strategis pemerintah menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masa depan. Namun, PKS berharap kehadiran makan bergizi gratis bisa memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi lokal.
Dukungan senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkarru yang menekankan program tersebut hadir untuk meningkatkan gizi dan kualitas belajar siswa.
"Besarnya alokasi pada program MBG, yaitu sebesar Rp335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) menandakan pendekatan pro-siswa," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Fraksi Partai NasDem juga menyoroti target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dengan target penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun.
Target itu, tambah Ratih, mendukung upaya pemerintah mempercepat reformasi perluasan basis pajak, tapi tetap harus bertanggung jawab.
