Bisnis Daily, JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menegaskan kementeriannya telah menambah alokasi kuota impor 10 persen bahan bakar minyak (BBM) untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, usai mengalami kelangkaan, baru-baru ini.
Ia mengatakan, tambahan alokasi tersebut mencukupi permintaan SPBU swasta.
"Berarti ini asumsi kita penambahan ini kan mencukupi," katanya di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (28/8/2025).
Kementerian ESDM, lanjut dia, juga akan memetakan penyebab kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta tersebut.
"Jadi, kalau ada kelangkaan, ya kita harus petakan dulu, ini apa yang menyebabkan kelangkaan tadi," ungkap Yuliot.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto juga menegaskan kuota impor untuk SPBU swasta sudah ditambah 10 persen. Sehingga, jika masih terjadi kekurangan, bisa membeli dari SPBU milik Pertamina terdekat.
"Yang nonPertamina sudah ditambah 10 persen, apabila masih kekurangan maka bisa belinya ke Pertamina yang terdekat, SPBU terdekat. Yang nonPertamina sudah ditambah 10 persen ya," katanya.
Sebelumnya, warga mengeluhkan kelangkaan stok sejumlah jenis BBM di beberapa SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR beberapa waktu lalu.
Kelangkaan pasokan ini diduga imbas perubahan aturan durasi impor oleh pemerintah. Biasanya, izin impor BBM dengan durasi 12 bulan dan sejak 2025, ketentuan tersebut diubah menjadi setiap 6 bulan sekali.
Kondisi tersebut menyebabkan operator SPBU swasta perlu mengatur ulang ongkos logistik dan perangkat pendukungnya.
Adapun BBM yang mengalami kelangkaan pasokan, yaitu SPBU Shell jenis produk V-Power dan Super. Kemudian SPBU BP-AKR, jenis produk BP Ultimate dan BP 92.
Menteri ESDM Klaim Kelangkaan Perkuat Peran Pertamina
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan ingin memperkuat peran Pertamina sebagai badan usaha milik negara bidang minyak bumi dan gas, di tengah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta, yakni Shell, BP-AKR dan Vivo.
"Saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, Pertamina kita yang akan perkuat. Kita perkuat," katanya di Jakarta, Rabu (27/8/2025) kemarin.
Bahlil sebelumnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Di pertemuan itu turut dibahas soal Pasal 33 dalam UUD 1945 tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat yang kaitannya dengan peran Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.
