Bisnis Daily, JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Januari 2026.
Menurut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, defisit ini lebih tinggi dibandingkan realisasi Januari 2025 yang tercatat sebesar Rp23 triliun atau 0,09 persen terhadap PDB.
"Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026," katanya saat konferensi pers APBN KiTa periode Januari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Purbaya menyebut alasan terjadinya defisit, yaitu seretnya penerimaan negara, sedangkan belanja cukup masif.
Diketahui, pendapatan negara hingga 31 Januari tercatat hanya Rp172,7 triliun, lebih kecil dari belanja sebesar Rp227,3 triliun.
Meski penerimaan masih seret, lanjutnya, penerimaan pajak awal tahun ini lebih baik.
"Tercatat naik 30,7 persen dari sebelumnya hanya Rp88,9 triliun di Januari 2025 menjadi Rp116,2 triliun di Januari 2026," kata dia.
"Ini artinya ada perbaikan ekonomi, maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak. Saya harap kedepannya akan berlanjut terus," tambah Purbaya.
Secara rinci, penerimaan pajak tercatat Rp116,2 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp22,6 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp33,9 triliun.
Belanja negara terdiri belanja pemerintah pusat Rp131,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp95,3 triliun.
Purbaya menambahkan, untuk rasio defisit Indonesia sepanjang 2025 yang mencapai 2,92 persen, jauh lebih baik dari Malaysia dan Vietnam. Meski pertumbuhan ekonomi mereka lebih baik, tapi pengeluarannya lebih tinggi.
