.jpg)
Bisnis Daily, PONTIANAK - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai merugikan negara sekaligus memperparah kerusakan lingkungan di Pulau Sumatera. Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya dugaan keterkaitan antara tambang ilegal dan rangkaian banjir besar yang menerjang sejumlah provinsi di Sumatera dalam beberapa bulan terakhir.
Data pemerintah menunjukkan terdapat lebih dari 1.063 titik tambang ilegal di Indonesia, sebagian berada di kawasan rawan bencana di Sumatera. Aktivitas tambang tersebut tidak hanya merusak hutan dan daerah tangkapan air, tetapi juga diduga menjadi salah satu faktor yang memperburuk banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.
Dalam rapat kabinet yang memfokuskan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal, Prabowo menegaskan tidak akan ada kompromi terhadap pelaku maupun pihak yang diduga membekingi jaringan tambang ilegal, termasuk oknum aparat atau mantan pejabat. Pemerintah, katanya, kini bergerak untuk memastikan hukum ditegakkan secara konsisten.
Sejalan dengan itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan “menyikat seluruh tambang ilegal” untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Pernyataan Bahlil ini muncul setelah sejumlah pihak menilai bencana banjir di Sumatera memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan izin tambang dan eksploitasi sumber daya yang tak terkendali.
Sebelumnya, tokoh nasional Mahfud MD turut menyinggung dugaan penyalahgunaan izin tambang yang menyebabkan kawasan resapan air rusak dan memicu bencana beruntun. Pernyataannya menguatkan desakan agar pemerintah meninjau kembali izin usaha pertambangan serta mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan.
Hasil investigasi awal pemerintah menunjukkan sejumlah tambang beroperasi melampaui izin, merambah kawasan hutan lindung, hingga menggali area yang berada dekat pemukiman dan aliran sungai. Kondisi ini mempercepat sedimentasi sungai dan memicu luapan banjir yang berdampak pada ribuan keluarga di Sumatera.
Belum lama ini, Prabowo mengunjungi lokasi banjir di Sumatera dan berdialog dengan warga terdampak. Ia berjanji negara akan hadir tidak hanya dalam tahap tanggap darurat, tetapi juga dalam pembenahan struktur tata lingkungan yang selama ini dibiarkan rusak.
“Tidak akan kita biarkan rakyat menderita karena ulah pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan,” ujarnya dalam kunjungan itu.
Pemerintah kini menyiapkan langkah terpadu berupa audit izin pertambangan, operasi gabungan untuk penertiban tambang ilegal, hingga pemulihan hutan dan daerah aliran sungai. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana di wilayah-wilayah rentan di Sumatera.
Dengan sorotan publik dan tekanan politik yang semakin besar, langkah tegas pemerintah terhadap tambang ilegal menjadi ujian awal bagi komitmen Prabowo dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam Indonesia. (*)
