Bisnis Daily, JAKARTA - Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPR/MPR, Selasa (23/9/2025).
Berdasarkan keputusan rapat bersama tersebut, belanja negara di 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun.
"Apakah RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Ketua DPR, Puan Maharani kepada anggota dewan yang hadir saat memimpin rapat.
"Setuju", ujar seluruh anggota rapat serentak.
Tok! bunyi palu sidang yang diketok Puan sebagai tanda pengesahan.
Adapun postur APBN 2026 terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.
Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp1.510,55 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp1.639,19 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp0,66 triliun.
Dengan postur itu, RAPBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Keseimbangan primer dipatok sebesar Rp89,71 triliun dan pembiayaan Rp689,15 triliun.
Selain menyepakati belanja di APBN 2026, DPR RI juga menyepakati sejumlah asumsi makro APBN 2026.
Di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.
Pemerintah menyepakati suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel.
Target lifting minyak ditetapkan 610 ribu barel per hari dan gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.
Selain itu, RAPBN 2026 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan Gini ratio 0,377-0,380.
Indeks Modal Manusia dipatok 0,57, Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731, penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita 5.520 dolar AS.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 37,14 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67 persen.
