BISNIS DAILY, PONTIANAK - Program perumahan rakyat makin dikebut. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, turun langsung dalam rapat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan satu hal krusial: lahan siap, pembangunan jalan.
Rapat yang digelar di Rajawali Place Office, Jakarta, Rabu (29/04/2026) itu membahas berbagai agenda penting, mulai dari percepatan 2 juta sertifikat tanah, KUR perumahan, hingga dukungan kebijakan dari Bank Indonesia lewat penguatan Giro Wajib Minimum (GWM).
Yang bikin menarik, rapat ini juga melibatkan banyak “pemain besar”, mulai dari Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia dan Perumnas.
Lahan Jadi Kunci, Tim Khusus Dibentuk
Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan, lahan adalah kunci utama percepatan program rumah rakyat. Tanpa lahan siap, pembangunan bisa mandek.
“Karena itu, kita bentuk tim survei lintas kementerian untuk memetakan lokasi prioritas yang siap dibangun,” tegasnya.
Tim ini nantinya akan dipimpin oleh Roberia dan melibatkan berbagai kementerian, termasuk ATR/BPN. Targetnya jelas: gerak cepat, data akurat, eksekusi langsung.
Bukan Cuma Rumah, Kota Satelit Ikut Disiapkan
Nggak cuma bangun rumah, pemerintah juga lagi menyiapkan 11 kota satelit yang bakal dikembangkan secara terintegrasi.
Menurut Dirjen Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, konsepnya bukan sekadar hunian, tapi juga ekosistem lengkap.
Mulai dari:
- akses transportasi
- infrastruktur
- tata ruang
- hingga konektivitas kawasan
“Jadi bukan cuma bangun rumah, tapi membangun kawasan yang hidup dan berkelanjutan,” jelasnya.
Kolaborasi Jadi Kunci
Program ini jelas nggak bisa jalan sendiri. Pemerintah menekankan pentingnya kerja bareng lintas sektor—mulai dari kementerian, BUMN, sampai lembaga keuangan. Dengan sinergi ini, pemerintah optimistis bisa menyediakan lahan bisa dipercepat, pembangunan rumah makin masif hingga masyarakat bisa dapat hunian layak dan terjangkau. ()
.jpg.webp)