BISNIS DAILY, PONTIANAK – Pemerintah mulai memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus mendukung program pendidikan bagi masyarakat miskin.
Hal itu ditandai lewat sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kementerian Sosial dalam mendukung Program Sekolah Rakyat serta Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan kedua kementerian berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (11/5), dengan fokus utama pada penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan Program Sekolah Rakyat disiapkan untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai daerah dengan dukungan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, setiap daerah ditargetkan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kebutuhan lahan sekitar 7 hingga 8 hektare.
“Sesuai target Presiden Prabowo, satu kabupaten diharapkan memiliki satu Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap program tersebut, terutama dalam penyediaan dan renovasi rumah layak huni bagi keluarga siswa.
Dalam pembahasan itu, pemerintah juga menyoroti persoalan backlog perumahan nasional yang kini mencapai sekitar 26,9 juta rumah. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius karena hunian layak dianggap berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan pendidikan masyarakat.
Data Kemensos menunjukkan Program Sekolah Rakyat saat ini telah tersebar di 166 titik di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa mencapai sekitar 14.913 orang.
Data tersebut kemudian akan diintegrasikan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna menentukan sasaran renovasi rumah tidak layak huni secara tepat.
Menteri PKP menegaskan sinkronisasi data antar kementerian menjadi kunci agar program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Komunikasi dan integrasi data menjadi sangat penting supaya program bedah rumah dan bantuan hunian tepat sasaran,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PKP juga menyatakan siap mendukung renovasi 10 ribu rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat pada tahun 2026 melalui program BSPS.
“Kami setuju dan mendukung target 10 ribu rumah ini agar benar-benar bisa membantu masyarakat dan menyukseskan program Sekolah Rakyat,” tegas Menteri PKP.
Selain membahas renovasi rumah, kedua kementerian juga mendiskusikan berbagai langkah strategis lain, termasuk rencana kunjungan lapangan ke sejumlah daerah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah Indonesia. (*)
