BISNIS DAILY, PONTIANAK - Peluang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjual produk dan jasanya ke pemerintah semakin terbuka. Kementerian UMKM menghadirkan SAPA UMKM, platform layanan terpadu yang dirancang untuk mempermudah pelaku usaha mengakses pasar, termasuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, mengatakan selama ini banyak UMKM sebenarnya memiliki produk yang layak bersaing. Namun, berbagai kendala seperti legalitas usaha yang belum lengkap, minimnya informasi, hingga terbatasnya jaringan pemasaran membuat mereka sulit masuk ke pasar yang lebih besar.
"Karena itu, perlu ada penyederhanaan akses agar UMKM dapat memanfaatkan peluang pemasaran melalui SAPA UMKM," ujar Loto saat menghadiri acara Ngobrol Jumat Pagi Bareng UMKM di Tangerang Selatan, Jumat (19/6).
Belanja Pemerintah Jadi Peluang Besar
Loto menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan sedikitnya 40 persen belanja pengadaan barang dan jasa untuk UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
Pada 2026, total anggaran belanja barang dan jasa kementerian serta lembaga mencapai Rp405,5 triliun, dengan nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp380,38 triliun.
Menariknya, hingga 5 Juni 2026, realisasi belanja pemerintah kepada usaha mikro dan kecil sudah mencapai Rp113,84 triliun atau 43,54 persen dari total pengadaan. Angka tersebut bahkan melampaui target afirmasi minimal 40 persen.
"Potensinya sangat besar. Yang perlu dilakukan sekarang adalah mempermudah UMKM agar bisa memanfaatkan peluang tersebut," kata Loto.
SAPA UMKM Jadi Pintu Masuk Berbagai Layanan
Tak sekadar menjadi basis data nasional, SAPA UMKM juga dikembangkan sebagai pusat layanan terpadu bagi pelaku usaha.
Melalui platform ini, UMKM nantinya bisa lebih mudah mengakses berbagai layanan mulai dari pengurusan legalitas usaha, sertifikasi, akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan usaha, hingga pemasaran dan kemitraan.
Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan integrasi SAPA UMKM dengan layanan e-purchasing milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Integrasi ini diharapkan mempermudah UMKM mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital.
Selain itu, SAPA UMKM juga akan terhubung dengan platform Pasar Digital (PaDi) UMKM yang selama ini menjadi jembatan antara UMKM dan perusahaan BUMN maupun berbagai marketplace digital.
UMKM Didorong Naik Kelas
Loto menegaskan, Kementerian UMKM membuka kesempatan bagi perguruan tinggi, kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga berbagai institusi lain untuk bergabung dalam ekosistem SAPA UMKM.
Menurutnya, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula peluang pelaku UMKM memperoleh pendampingan dan akses pasar sehingga mampu berkembang dan naik kelas.
"Melalui SAPA UMKM, kami ingin memastikan semakin banyak pelaku usaha memperoleh layanan yang mereka butuhkan dan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang," pungkasnya. (*)
