Bisnis Daily, JAKARTA - Pemerintah akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 5.600 desa di Indonesia yang hingga saat ini belum teraliri listrik.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pembangunan PLTS ini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan.
"Sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), desa-desa ini kita akan memakai PLTS dan sekarang sudah kita memulai sampai dengan 5-10 tahun ke depan agar semua desa kita bisa mendapat manfaat daripada listrik," katanya saat memberikan sambutan secara daring di Peresmian Peningkatan Produksi Minyak Lapangan Banyu Urip, Cepu, Blora, Jawa Timur, melansir YouTube Kementerian ESDM, Jumat (27/6/2025).
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga meresmikan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) lainnya dengan total kapasitas 379,7 megawatt (MW) dan nilai investasi mencapai Rp25 triliun.
Dari total kapasitas yang diresmikan saat itu, sebanyak 120 MW diresmikan pada Kamis (26/6/2025), termasuk 34,9 MW di lokasi acara.
"Ini adalah tahap pertama dan tahap kedua akan menambah 45 MW dan tahap ketiga sekitar 25 MW, jadi total di sini kurang lebih sekitar 110 MW," kata Bahlil.
Adapun tiga lokasi pembangkit yang diresmikan tersebar di berbagai wilayah, termasuk di Gunung Salak, Jawa Barat, dan beberapa titik lain di Sumatera Barat dan provinsi lain.
Pembangunan EBT, kata Bahlil, akan memberikan berbagai manfaat. Di antaranya, mendorong pertumbuhan industri lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 40 persen, menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan penerimaan negara.
"Kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan bonus produksi panas bumi dari proyek ini diperkirakan mencapai Rp426,5 miliar per tahun," katanya.
Sementara itu, khusus investasi yang dilakukan PT Medco Energi Internasional Tbk mencapai Rp3,9 triliun dengan penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak 1.404 orang.
Saat ini, penambahan kapasitas 110 MW dari proyek EBT ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060.
