Bisnis Daily, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku masih kekurangan pembiayaan sebesar Rp753 triliun dari total Rp1.905 triliun untuk pembangunan infrastruktur nasional pada periode 2025 hingga 2029.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, kekurangan pembiayaan ini masih bisa dipenuhi, terutama lewat peran investasi dari sektor swasta.
Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah menjadi tantangan utama dalam menutup celah pembiayaan tersebut.
"Proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur pada periode RPJMN 2025-2029 mencapai Rp1.905 triliun. Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik itu APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap sebesar Rp753 triliun," katanya, Selasa (3/6/2025).
Menteri Dody menyebut di periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta penugasan berhasil menyumbang Rp440 triliun, atau sekitar 21,4 persen dari total kebutuhan yang saat itu mencapai Rp2.058 triliun.
Ia juga akan terus menginsentifkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha seiring upaya merumuskan skema pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan inovatif lainnya.
Termasuk, kata dia, pentingnya menciptakan iklim pembiayaan yang menarik bagi investor.
"Saya akan terus menerus mendorong seluruh jajaran Kementerian PU, khususnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk terus mengkaji dan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, baik itu KPBU, blended financing, sekuritisasi aset dan skema-skema lain yang potensial," kata Dody.
Kita perlu mengembangkan ekosistem pembiayaan yang inklusif, kondusif, transparan dan akuntabel untuk menarik minat investor swasta, baik domestik maupun internasional, serta stakeholder lainnya untuk sanggup dan mau bergandengan tangan maju bersama, imbuh Menteri Dody.
