Bisnis Daily, JAKARTA - Ekonom Bhima Yudhistira menyarankan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan lebih terkonsentrasi agar lebih efektif.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) ini, jumlah KDMP yang beroperasi perlu dikonsentrasikan di daerah yang jumlah warung dan pasar tradisionalnya masih rendah.
"Jadi tidak berkompetisi (dengan warga setempat)," katanya di Jakarta, Rabu (18/2/2026), dilansir dari Antara.
Bhima mengungkapkan, salah satu potensi risiko dari pembangunan KDMP adalah perebutan alokasi Dana Desa. Efeknya, desa bisa menghentikan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan desa, hingga menutup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Oleh sebab itu, lanjut dia, perlu upaya mitigasi meredam efek negatif dari pembangunan KDMP.
"Salah satunya dengan menata distribusi pembangunan agar lebih difokuskan pada daerah yang membutuhkan dukungan lebih dari kehadiran koperasi," ungkap Bhima.
Terkait anggaran, Bhima berpendapat sisa alokasi Dana Desa reguler senilai Rp25 triliun cukup sulit disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran desa.
Oleh karena itu, ia juga menyarankan agar alokasi anggaran KDMP tidak mengambil porsi Dana Desa.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan 58,03 persen anggaran Dana Desa 2026 untuk pembangunan KDMP, tepatnya senilai Rp34,57 triliun dari pagu Rp60,57 triliun.
Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan berlaku sejak diundangkan pada 12 Februari 2026.
