BISNIS DAILY, PONTIANAK – Wacana pendidikan gratis dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi negeri kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Namun, di balik janji tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah anggaran negara cukup untuk membiayai pendidikan gratis secara menyeluruh, dan bagaimana pemerintah memastikan kebijakan itu benar-benar terlaksana?
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah sebelumnya mengusulkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Anggaran tersebut dirancang untuk membiayai beragam kebutuhan pendidikan, mulai dari bantuan siswa dan mahasiswa, peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sekolah, hingga program peningkatan kualitas pembelajaran. <Cite refs={["turn841794search0"]}/>
Akan tetapi, anggaran pendidikan yang besar tidak otomatis berarti seluruh biaya sekolah dapat dihapuskan. Dana tersebut harus dibagi untuk berbagai program yang berjalan secara nasional, termasuk kebutuhan operasional sekolah, fasilitas pendidikan, bantuan pendidikan, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyatakan bahwa rencana sekolah negeri gratis pada 2027 akan menggunakan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan, bukan melalui penambahan anggaran khusus. Pemerintah masih membahas desain penggunaan anggaran agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. <Cite refs={["turn841794search1"]}/>
Artinya, tantangan utama bukan hanya menyediakan dana, melainkan menentukan prioritas belanja, menghitung kebutuhan riil setiap jenjang pendidikan, dan memastikan pembiayaan menjangkau sekolah serta peserta didik yang membutuhkan.
Bukan Sekadar Menghapus Uang Sekolah
Pendidikan gratis juga perlu dimaknai secara jelas. Menghapus uang sekolah atau SPP belum tentu menghilangkan seluruh pengeluaran keluarga untuk pendidikan.
Orang tua masih dapat menghadapi biaya seragam, buku, transportasi, perlengkapan belajar, maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan komponen biaya apa saja yang ditanggung negara dan bagaimana mekanisme pembayarannya.
Di sisi lain, sekolah tetap membutuhkan dana untuk membayar kebutuhan operasional, merawat bangunan, menyediakan sarana belajar, serta memastikan proses pembelajaran berjalan tanpa mengurangi kualitas pendidikan.
Jika biaya yang sebelumnya dibebankan kepada orang tua tidak digantikan dengan pembiayaan yang memadai, sekolah berisiko mengalami kekurangan dana. Sebaliknya, apabila pemerintah menanggung seluruh kebutuhan secara terencana, kebijakan pendidikan gratis berpeluang mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus memperluas akses belajar.
Perguruan Tinggi Memiliki Tantangan Berbeda
Tantangan akan semakin besar jika kebijakan diperluas hingga perguruan tinggi negeri. Pemerintah tidak hanya perlu menghitung biaya kuliah, tetapi juga kebutuhan pembiayaan operasional kampus dan dukungan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Dalam pemberitaan ANTARA pada September 2026, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri, termasuk skema dan tahapan pelaksanaannya. <Cite refs={["turn841794search1"]}/>
Hal tersebut menunjukkan bahwa gagasan pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi masih membutuhkan perencanaan yang lebih rinci, terutama terkait cakupan penerima manfaat, besaran pembiayaan, serta kemampuan fiskal pemerintah.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Pelaksanaan
Pendidikan gratis bukan hal yang mustahil. Namun, realisasinya bergantung pada kejelasan kebijakan, kecukupan anggaran, pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap penggunaan dana.
Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan tidak hanya menguntungkan peserta didik di wilayah dengan fasilitas pendidikan yang sudah memadai. Sekolah di daerah tertinggal dan wilayah dengan keterbatasan tenaga pendidik maupun sarana belajar membutuhkan dukungan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan gratis tidak cukup diukur dari besarnya anggaran pendidikan dalam APBN. Ukuran yang lebih nyata adalah berkurangnya beban biaya keluarga, meningkatnya akses pendidikan, terjaganya kualitas pembelajaran, dan tidak adanya peserta didik yang kehilangan kesempatan bersekolah karena persoalan ekonomi.
Janji pendidikan gratis kini menghadapi ujian sesungguhnya: apakah pemerintah mampu menerjemahkan komitmen politik menjadi sistem pembiayaan yang jelas, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan masyarakat. (*)
